SINTESANEWS.ID — Persoalan distribusi pupuk subsidi yang terus dikeluhkan petani kembali mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kalimantan Timur. DPRD menilai perbaikan sistem penyaluran perlu segera dilakukan agar pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menambah beban petani di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyampaikan bahwa meskipun keluhan petani kerap disampaikan kepada pemerintah daerah, kewenangan penuh pengelolaan dan distribusi pupuk subsidi berada di pemerintah pusat.
“Masalah pupuk ini tidak pernah selesai, sementara penyelesaiannya bukan pada kewenangan provinsi,” ungkapnya.
Meski demikian, Komisi II berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong perbaikan mekanisme pengawasan dan distribusi pupuk subsidi, terutama agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan.
Guntur juga mendorong pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi lokal sebagai penyalur resmi pupuk subsidi. Menurutnya, kedekatan BUMDes dengan masyarakat desa akan memudahkan proses pendataan petani serta penyesuaian kebutuhan pupuk secara lebih akurat.
“Dengan BUMDes yang turun langsung, distribusi bisa lebih tepat sasaran sekaligus memberi nilai tambah bagi desa,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pupuk subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi petani, namun di lapangan masih ditemukan indikasi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Keterlibatan BUMDes dinilai dapat menutup celah tersebut karena berbasis pada data dan pengawasan masyarakat setempat.
Selain itu, Guntur menekankan pentingnya transparansi data penerima serta pengawasan berkelanjutan agar program pupuk subsidi benar-benar mampu mendukung peningkatan produksi pertanian di Kalimantan Timur.
“Ini langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pupuk dan membantu petani kita,” tukasnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
