SINTESANEWS.ID — Pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola belanja publik. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hassanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penyesuaian fiskal tidak boleh berdampak pada terganggunya layanan dasar masyarakat.

Menurutnya, kondisi fiskal yang semakin ketat menuntut pengelolaan program daerah yang lebih terarah dan selektif. Pengetatan anggaran, kata dia, harus tetap mengedepankan kebutuhan prioritas agar stabilitas kebijakan daerah dapat terjaga.

“Kalau ada pengurangan dari pusat, otomatis daerah harus menata ulang belanjanya. Yang penting, jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujar Hamas—sapaan akbrabnya.

Hamas menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya soal menyesuaikan besaran anggaran, tetapi memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memilah program yang bersifat mendesak dan yang masih dapat ditunda.

“Program prioritas tidak boleh terganggu. Penentuan skala prioritas harus objektif dan terukur,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses refocusing anggaran. Menurutnya, DPRD Kaltim akan terus membuka ruang pembahasan agar setiap keputusan penganggaran memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Setiap langkah harus jelas dasarnya. Bukan asal geser atau potong, tapi melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)