Home » Berita Utama » CSR Perusahaan Tambang Disalurkan ke Kampus di Jawa, BEM Seka Nilai Pengawasan di Sektor Minerba Gagal

CSR Perusahaan Tambang Disalurkan ke Kampus di Jawa, BEM Seka Nilai Pengawasan di Sektor Minerba Gagal

Rabu,1 Juni 2022 02:14WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan (Seka) Husein Firdaus menyoal aliran dana CSR perusahaan di Kaltim yang nilainya ratusan miliar kepada sejumlah kampus di Pulau Jawa.

Husein menyebut bahwa masalah tersebut merupakan efek dari kegagalan pengawasan pada sektor minerba, serta minimnya keberpihakan perusahan ke daerah.

“Kita meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan tambang di Kaltim untuk mengetahui apakah ada penyimpangan terkait usaha perusahaan ataupun pembayaran bagian negara,” ucapnya pada Rabu (1/6/2022).

Diketahui, informasi terkait dana CSR perusahaan tambang batu bara di wilayah Kaltim sekitar Rp 200 miliar yang disalurkan  ke kampus-kampus di Pulau Jawa disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim. Informasi itu didapatkannya KPK dalam sebuah pertemuan.

“Berselang beberapa hari humas dari perusahaan PT Bayan Resource membantah tudingan tersebut bahwa bukan dana CSR, tetapi uang pribadi dari Direktur Utama PT Bayan Resource,” bebernya.

Namun di luar itu, Husein meminta agar semua institusi yang terkait dapat mengevaluasi semua perusahaan, khususnya yang beroperasi di Kaltim.

“Serta kami mendorong BPK dan KPK melakukan penelitian terus-menerus untuk mencegah potensi kerugian dan penyimpangan negara di sektor minerba,” imbuhnya.

Dengan banyaknya perusahan tambang besar di Kaltim, kata dia, seharusnya bisa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di Kaltim.

“Jangan hanya sibuk menggali sumber daya alam kami saja, tapi tidak berdampak pada pembangunan di daerah kami,” tutupnya. (*)

Penulis: Mursid Mubarak

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

cb69ca3e-61d6-4002-8894-a924a9d8e08a

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK