Kukar, sintesanews.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Saparuddin Pabonglean mengaku belum mendengar secara resmi dari pemerintah daerah perihal pengadaan motor melalui program Rp 50 juta per RT.
Ia mengaku tidak berani berkomentar banyak lantaran belum mengkaji secara mendalam terkait peruntukan dari program Rp 50 juta tersebut.
“Saya kaget. Saya ini bagian dari anggota Banggar dan tidak pernah dibahas, disampaikan, baik secara langsung oleh Pak Bupati maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kok tiba-tiba muncul ini? Ini perlu diklarifikasi,” sebutnya, Jumat (8/4/2022).
Namun, kata dia, jika memang pengadaan motor tersebut sudah melalui kajian mendalam dan sesuai kebutuhan masyarakat, hal itu juga perlu ada pembuktian pendukungnya.
“Tapi kalau dalam kajiannya memang itu prioritas, itu perlu pembuktian, tidak ada klaim aja,” jelasnya.
Saparuddin menyarankan agar penggunaan dana dari program tersebut benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lingkungan setiap RT.
“Kalau motor ini apakah betul jadi prioritas. Rata-rata RT kan sudah punya motor,” ungkapnya.
Guna mengantisipasi masalah di kemudian hari, ia menyarankan agar dana tersebut dialokasikan untuk sesuatu yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Mungkin kalau mau lebih amannya, aman dari sisi pemerintah dan juga di sisi RT, mungkin lebih ke program lain yang lebih menyentuh ke kepentingan riil masyarakat,” sebutnya.
Dia menyebutkan beberapa contoh program yang jika memungkinkan bisa menggunakan dana dari program itu.
Berdasarkan skala prioritas, dana tersebut dapat digunakan untuk perbaikan Posyandu dan infrastruktur jalan di tingkat RT, serta bantuan modal usaha warga.
“Saya kira perlu kajian sih,” ujarnya.
Saparuddin menghargai jika pengadaan motor itu merupakan aspirasi dari RT, namun ia merasa perlu untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait.
Kritik yang dilontarkannya bermaksud membangun dan mengoreksi program tersebut, sehingga tidak membawa efek buruk bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan sepeda motor itu.
“Jangan sampai mereka jadi korban nanti. Kan sudah pengalaman dari pengadaan laptop dulu dan lain sebagainya. Teman-teman hati-hati dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD,’’ sarannya.
Namun, secara umum ia menilai program Rp 50 juta per RT tersebut merupakan hal yang positif selama digunakan secara tepat guna dan menyentuh kepentingan masyarakat umum.
“Jika konteksnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, membiayai hal-hal yang belum diakomodir di APBD atau ADD dan seterusnya, maka menurut kami, bagus-bagus saja,” jelasnya. (*)
Penulis: Mursid Mubarak
