SINTESANEWS.ID — Wacana pemberian sanksi tegas hingga pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat praktik kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menuai sorotan dari DPRD Samarinda.
Wakil Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai ancaman tersebut belum tentu efektif apabila tidak dibarengi pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan.
Puji Astuti menegaskan, persoalan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru bukan sekadar soal aturan, melainkan lemahnya pengawasan yang selama ini masih kerap ditemukan di lapangan. Karena itu, pendekatan pencegahan dinilai lebih penting dibanding hanya mengandalkan ancaman hukuman.
Menurutnya, praktik titipan hingga manipulasi data harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak kembali mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Ia menilai setiap proses penerimaan siswa harus berjalan adil dan terbuka tanpa adanya perlakuan khusus.
“Kalau hanya ancaman pemecatan tanpa pengawasan yang jelas, tentu belum tentu menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang benar-benar transparan,” ujarnya.
DPRD juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memperkuat mekanisme pengawasan internal selama proses SPMB berlangsung. Selain itu, masyarakat diharapkan turut dilibatkan dalam pengawasan agar dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Puji Astuti menilai evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penerimaan siswa tahun-tahun sebelumnya perlu dilakukan sebagai bahan perbaikan menghadapi SPMB 2026. Dengan demikian, potensi celah terjadinya praktik curang dapat diminimalisasi sejak awal.
Di sisi lain, DPRD mendukung langkah pemerintah dalam memberikan efek jera kepada oknum yang terbukti melanggar aturan. Namun penegakan sanksi harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil investigasi yang jelas.
“Jangan sampai hanya ramai di awal, tetapi pengawasannya lemah ketika pelaksanaan berlangsung. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan kepercayaan publik,” katanya.
Puji Astuti berharap pelaksanaan SPMB mendatang mampu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih bersih, profesional, dan berpihak pada asas keadilan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Samarinda. (Adv)
