SINTESANEWS.ID – DPRD Kota Samarinda menyoroti semakin panjangnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai fenomena tersebut tidak terlepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat setelah terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi. Selisih harga yang semakin lebar mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite, sehingga volume kendaraan yang mengantre di SPBU meningkat.
Menurut Novan, perubahan perilaku konsumsi masyarakat merupakan konsekuensi yang wajar. Namun, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan antrean yang berkepanjangan.
Ia juga meminta PT Pertamina bersama instansi terkait memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk praktik pengetapan maupun pembelian dalam jumlah yang tidak sesuai ketentuan, yang berpotensi mengurangi jatah masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Selain pengawasan, DPRD menilai komunikasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Informasi mengenai ketersediaan stok, distribusi, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi kepadatan di SPBU dinilai dapat mengurangi keresahan masyarakat dan mencegah munculnya kepanikan saat mengisi bahan bakar.
Komisi IV berpandangan bahwa BBM subsidi harus benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah. Karena itu, pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara konsisten agar penyaluran Pertalite tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
DPRD juga berharap pemerintah daerah dan Pertamina terus berkoordinasi dalam memantau perkembangan kebutuhan BBM di Samarinda. Evaluasi terhadap pola konsumsi masyarakat dinilai penting untuk memastikan sistem distribusi mampu menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan.
Melalui pengawasan yang lebih optimal serta distribusi yang terjaga, DPRD Kota Samarinda berharap antrean panjang di SPBU dapat diminimalkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses BBM subsidi secara lebih mudah, sementara aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tetap berjalan lancar. (ADV/RZL)
