SINTESANEWS.ID – DPRD Kota Samarinda berharap kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah dapat memberikan ruang fiskal yang lebih memadai bagi pemerintah daerah. Harapan tersebut dinilai penting untuk mendorong kembali aktivitas pemerintahan yang turut menggerakkan sektor perhotelan dan restoran di Kota Tepian.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya sejumlah kegiatan pemerintah ikut memengaruhi aktivitas usaha perhotelan. Selama ini, hotel menjadi salah satu fasilitas yang digunakan untuk berbagai agenda pemerintahan, mulai dari rapat koordinasi, pertemuan, hingga kegiatan kedinasan lainnya.
Ketika kegiatan tersebut dikurangi, peluang usaha bagi sektor perhotelan ikut terdampak. Karena itu, perbaikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kembali menjalankan program dan kegiatan sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan.
Helmi menegaskan, pemulihan aktivitas pemerintahan berpotensi memberikan efek berantai bagi perekonomian daerah. Meningkatnya kegiatan kedinasan dapat mendorong kebutuhan terhadap ruang pertemuan, akomodasi, konsumsi, dan berbagai layanan pendukung yang disediakan pelaku usaha hotel.
Ia berharap kebijakan transfer dana ke daerah ke depan dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah kota dalam menjalankan agenda pembangunan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi anggaran.
Di sisi lain, sektor perhotelan juga memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Kota Samarinda, penerimaan dari sektor hotel dan restoran pada 2025 mencapai sekitar Rp209,8 miliar. Sementara hingga September 2026, realisasinya tercatat sekitar Rp166,9 miliar.
Penurunan tersebut menjadi perhatian karena sektor perhotelan dan restoran tidak hanya berperan dalam penerimaan daerah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Meski berharap adanya perbaikan kebijakan transfer dari pemerintah pusat, Helmi juga menilai pelaku usaha perlu memperkuat upaya untuk menarik pengunjung. Promosi Kota Samarinda sebagai tujuan kunjungan bisnis, pemerintahan, dan wisata perlu terus ditingkatkan agar tingkat hunian hotel tidak hanya bergantung pada kegiatan pemerintah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri perhotelan. Dengan promosi yang lebih luas dan pelayanan yang semakin baik, hotel-hotel di Samarinda diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih beragam.
DPRD Samarinda berharap dukungan fiskal dari pemerintah pusat, pemulihan aktivitas pemerintahan, serta penguatan strategi promosi pelaku usaha dapat berjalan beriringan. Langkah tersebut diharapkan membantu menggerakkan kembali sektor perhotelan dan restoran sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. (ADV/RZL)
