SINTESANEWS.ID — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah mengingatkan potensi terganggunya pembiayaan sejumlah program pembangunan daerah akibat menurunnya alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2026.
Helmi menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan program prioritas pemerintah kota tidak mengalami hambatan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Helmi mengatakan bantuan keuangan dari provinsi selama ini menjadi salah satu penopang penting dalam mendukung berbagai program daerah. Karena itu, penurunan nilai transfer dinilai akan berdampak pada ruang fiskal pemerintah kota.
“Kalau transfer bantuan keuangan berkurang, tentu ada penyesuaian program yang harus dilakukan. Ini perlu diantisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah provinsi, alokasi Bankeu untuk Samarinda pada 2026 tercatat sekitar Rp311 miliar. Angka tersebut turun signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp575 miliar.
Penurunan tersebut disebut dipengaruhi kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami tekanan akibat menurunnya pendapatan daerah dan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Dia menilai pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipatif melalui penguatan skala prioritas anggaran. Program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial diminta tetap menjadi perhatian utama.
Selain itu, Helmi juga meminta pemerintah daerah memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap bantuan transfer dapat dikurangi secara bertahap.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada bantuan dari luar. Daerah juga harus memperkuat kemampuan fiskalnya sendiri,” katanya.
Di sisi lain, Helmi mengapresiasi dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang disebut masih menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Samarinda. Pemerintah kota sebelumnya menyebut sebagian besar Bankeu yang diterima Samarinda pada 2026 berasal dari pokir legislatif provinsi.
Meski begitu, Helmi tetap meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan program agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu apabila kondisi fiskal kembali mengalami penyesuaian pada tahun mendatang.
Legislator juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan pengawasan penggunaan dana agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kondisi fiskal yang ketat harus menjadi momentum untuk menyusun program yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda memastikan program yang telah masuk dalam perencanaan tahun 2026 tetap berjalan melalui proses asistensi dan evaluasi bersama pemerintah provinsi.
Helmi berharap koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan penurunan bantuan keuangan daerah. (Adv)
