SINTESANEWS.ID – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mulai menuai sorotan dari legislatif daerah.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis harus tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, terutama karena ini menyangkut masa depan generasi muda,” tegas Salehuddin kepada wartawan, Jumat (17/5/2025).
Ia menilai, meskipun efisiensi diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal negara di tengah pembiayaan besar-besaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tantangan ekonomi global, program-program yang menyasar langsung kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikorbankan.
Menurutnya, MBG bukan hanya soal makanan, tapi juga menyangkut upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Jika program ini terganggu, maka ketimpangan gizi dan masalah kesehatan anak berpotensi meningkat, terutama di daerah-daerah pelosok.
“Banyak anak-anak di daerah yang bergantung pada program seperti ini untuk bisa mendapatkan asupan gizi harian. Kalau dihentikan atau dikurangi, itu sama saja menambah beban keluarga miskin,” katanya.
Salehuddin juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam menyusun skema pengamanan anggaran agar program prioritas seperti MBG tetap berjalan meskipun efisiensi diterapkan. DPRD, kata dia, siap mengawal agar alokasi APBD tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengusulkan agar MBG masuk dalam bagian dari program strategis daerah yang mendapatkan perlindungan khusus dalam anggaran, serupa dengan alokasi dana pendidikan dan kesehatan wajib sesuai amanat undang-undang.
“Kita akan mendorong agar ada peraturan daerah atau keputusan gubernur yang menjamin keberlanjutan MBG di Kalimantan Timur. Jangan sampai program bagus ini gagal hanya karena perubahan kebijakan pusat,” tegas politisi Partai Golkar itu. (Adv)
