SINTESANEWS.ID – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim.

Setelah rapat internal, BK menyatakan laporan tersebut lengkap dan akan segera melakukan klarifikasi terhadap para pihak terkait.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan pihaknya akan memanggil pelapor pada awal Juni mendatang untuk mendengar keterangan secara langsung sebagai bagian dari proses klarifikasi.

“Awal Juni nanti kami undang pelapor untuk mendengarkan keterangannya terkait aduan itu. Semacam klarifikasi,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).

Laporan ini sempat terkendala proses birokrasi karena salah pengajuan yang langsung dikirim ke BK tanpa melalui Ketua DPRD. Setelah perbaikan prosedur, laporan akhirnya diteruskan ke BK dan baru dibahas dua kali dalam rapat internal.

BK juga akan memanggil dua anggota dewan yang dilaporkan, yakni Andi Satya Adi Saputra dan M. Darlis Pattalongi, untuk meminta penjelasan mereka.

Selain itu, BK akan mencari saksi dari peserta rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah tunggakan gaji karyawan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) yang menjadi latar belakang laporan dugaan pelanggaran etik ini.

“BK mencoba objektif, apakah ini memang pelanggaran etik seperti yang dituduhkan atau hanya salah paham,” kata Subandi.

RDP yang menjadi titik mula laporan tersebut digelar pada 29 April lalu oleh Komisi IV DPRD Kaltim. Dalam rapat itu, perwakilan manajemen RSHD yang diwakili tim hukum, termasuk Febrianus Kuri Kofi, Desi Andriani, dan Andula Agustina, diminta keluar oleh pimpinan sidang, Andi Satya dan Darlis, karena dianggap tidak memiliki kuasa mengambil keputusan.

BK kini melanjutkan proses penyelidikan demi memastikan apakah ada pelanggaran etik yang terjadi dalam peristiwa tersebut.(Adv)