SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyerukan kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di Kukar, Samarinda, dan Berau, Selasa (27/5/2025).
Menurut Reza, fenomena banjir bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan cerminan dari krisis lingkungan yang disebabkan oleh menyusutnya ruang terbuka hijau, buruknya sistem drainase, dan tata ruang yang tak berkelanjutan.
“Ini bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus duduk bersama dan mengevaluasi akar persoalan, dari hilangnya daerah resapan air hingga buruknya pengelolaan aliran sungai,” tegasnya di Samarinda.
Ia juga menyinggung perubahan kondisi geografis di sejumlah kawasan perkotaan yang kini berada di bawah permukaan air, menjadikan hujan dengan intensitas sedang pun cukup untuk memicu genangan luas.
Berdasarkan data dari BMKG, intensitas hujan pada Selasa pagi tercatat antara 50 hingga 85 milimeter per jam, memicu genangan setinggi 50–100 sentimeter di berbagai titik di Kota Samarinda.
Namun, Reza menekankan bahwa banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kewajiban bersama antara masyarakat, legislatif, eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Perubahan iklim itu nyata, tapi dampaknya bisa diminimalisir jika kita peduli. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, memperbaiki saluran air, hingga ikut menanam pohon,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa tanpa perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat, solusi teknis seperti pembangunan drainase atau waduk hanya akan menjadi tambal sulam jangka pendek.
Ia juga mendorong adanya penguatan regulasi lingkungan, serta perlunya audit tata ruang di kawasan rentan banjir. “Kita butuh tindakan menyeluruh, bukan sekadar proyek normalisasi,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, Reza berjanji akan mendorong Komisi III untuk menginisiasi forum dialog bersama instansi teknis, pemerintah daerah, dan komunitas lingkungan guna menyusun langkah terpadu dalam penanganan banjir.(Adv)