SINTESANEWS.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (15/5/2025).

Konsultasi ini bertujuan membahas rekomendasi DPRD terkait hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim.

Rombongan Pansus yang terdiri dari anggota Muhammad Husni Fahruddin dan Damayanti, didampingi tenaga pakar serta staf, diterima oleh Yasoaro Zai, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, di Gedung H Kemendagri lantai 16.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, menegaskan bahwa LKPj merupakan semacam rapor atas kinerja Pemprov Kaltim selama tahun 2024. Ia menyoroti adanya proses transisi penting setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru yang membawa arah kebijakan pembangunan berbeda.

“Karena adanya transisi kebijakan pembangunan daerah di Kaltim pada 2025, Pansus saat memberikan rekomendasi juga harus mempertimbangkan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih,” ujarnya.

Ayub menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah lama dan baru sangat penting agar arah pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran. Hal ini menjadi fokus Pansus dalam merumuskan masukan kepada eksekutif.

Sementara itu, Damayanti, anggota Pansus lainnya, mengungkapkan bahwa konsultasi ini juga menjadi langkah strategis agar DPRD mendapatkan panduan teknis dan regulasi yang jelas dari Kemendagri dalam proses pengawasan.

Pansus Pembahas LKPj berkomitmen terus mengawal pelaksanaan rekomendasi yang diajukan agar pemerintahan daerah semakin transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Langkah konsultasi ke Kemendagri ini menunjukkan upaya DPRD Kaltim dalam memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan di tengah perubahan kepemimpinan, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv)