SINTESANEWS.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dinilai masih memerlukan perbaikan signifikan agar manfaatnya tepat sasaran dan berkualitas.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengusulkan agar pengelolaan program MBG diserahkan langsung kepada sekolah sebagai pelaksana utama, bukan lagi dikelola oleh pihak ketiga.
“Sekolah lebih memahami kondisi dan kebutuhan siswanya. Jika pengelolaan program ini dilakukan oleh sekolah, efektivitas dan transparansi akan meningkat,” kata Agusriansyah, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, keterlibatan sekolah memungkinkan penyusunan menu yang disesuaikan dengan selera lokal sekaligus kebutuhan gizi anak-anak.
Sementara itu, beberapa laporan dari lapangan menunjukkan penurunan kualitas menu makanan sejak program MBG mulai berjalan, yang justru menjadi permasalahan serius.
“Sebelum ada program ini, makanan di sekolah cenderung lebih baik kualitasnya. Namun saat ini, ada indikasi penurunan mutu akibat pengelolaan oleh pihak ketiga,” ungkapnya.
Anggota DPRD asal PKS ini juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dengan melibatkan ahli gizi dan perencana anggaran, guna memastikan program berjalan optimal dan sesuai standar gizi anak.
“MBG bukan sekadar pemberian makanan, tapi soal pemenuhan kebutuhan gizi yang dapat menunjang tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah dan pelibatan komunitas sekolah harus menjadi dasar pelaksanaan,” ujarnya.
Agusriansyah menegaskan pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh, sekaligus memberi ruang fleksibilitas pengelolaan di tingkat sekolah agar program ini tidak kehilangan manfaat utama.
“Jika pengelolaan tetap di tangan sekolah, laporan pertanggungjawaban dan pengawasan dapat lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Dia menutup dengan harapan agar Program MBG dapat terus berjalan dengan perbaikan menyeluruh sehingga benar-benar berdampak positif bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak di Kaltim.(Adv)
