SINTESANEWS.ID — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan pelajar, tetapi juga harus mampu memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Ia menilai, program ini memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen penggerak ekonomi apabila pemerintah memberi ruang lebih luas bagi petani serta pelaku usaha pangan lokal dalam penyediaan bahan baku.
Menurut Ananda, melibatkan produsen pangan lokal merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus memastikan roda ekonomi daerah terus berputar. Dengan demikian, manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga menjangkau masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi.
“Peran petani lokal sangat krusial agar program MBG berjalan konsisten. Dampaknya bukan hanya dirasakan peserta didik, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa apabila kebutuhan pangan untuk MBG dapat dipenuhi dari hasil tani lokal, maka nilai ekonomi yang tercipta akan tetap beredar di Kaltim. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan yang perlu segera diselesaikan pemerintah, khususnya terkait keterbatasan akses permodalan bagi petani.
“Tujuan utama kita jelas, memastikan ketersediaan pasokan MBG tanpa harus bergantung dari luar daerah,” tegasnya.
Selain memastikan kecukupan bahan baku, Ananda menyoroti aspek lain yang tidak kalah penting, yakni pengawasan kualitas makanan. Ia mengingatkan bahwa makanan yang disajikan kepada pelajar harus aman dan memenuhi standar kesehatan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Dengan pengawasan berlapis dari proses produksi hingga konsumsi, MBG bisa menjadi sarana untuk memadukan kesehatan pelajar, kualitas pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Ananda menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan bertugas menetapkan standar gizi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan teknis pelaksanaan di sekolah, sementara Dinas Pertanian berperan menghubungkan program MBG dengan upaya swasembada pangan daerah.
“Jika seluruh OPD bergerak bersama, MBG bisa menjadi program strategis yang memberi manfaat jangka panjang bagi daerah,” pungkasnya. (IA/ADV/DPRDKaltim)
