SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah provinsi untuk mengubah pendekatan dalam kampanye pajak kendaraan bermotor.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai strategi komunikasi yang digunakan selama ini terlalu kaku dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat secara emosional.

Menurutnya, kampanye pajak harus dikemas secara kreatif dan relevan dengan kondisi lokal, bukan sekadar menekankan kewajiban, melainkan juga menonjolkan manfaat nyata yang diterima masyarakat dari pajak yang mereka bayarkan.

“Kalau hanya menyuruh orang bayar pajak tanpa menjelaskan manfaatnya, ya susah. Tampilkan jalan bagus, rumah sakit yang layak, itu yang akan bangun kesadaran publik,” ujar Subandi, Jumat (13/6/2025).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan perlunya transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya akan mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkecil peluang pungutan liar dan kebocoran pendapatan.

Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kaltim, Samsat, dan komunitas masyarakat berkolaborasi untuk menyosialisasikan pentingnya pajak sebagai pilar kemandirian fiskal daerah.

“Pajak kendaraan bukan semata soal kewajiban. Ini soal kedaulatan keuangan daerah. Kalau PAD kuat, kita tak perlu selalu bergantung pada dana pusat,” tegasnya.

Kalimantan Timur diketahui masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Subandi berharap optimalisasi pajak kendaraan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat posisi fiskal daerah.

DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong inovasi pelayanan publik di sektor perpajakan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas belanja daerah.(Adv)