Home » Advertorial » DPRD Kaltim » Dorong Penguatan Insentif Bagi Pengawas Madrasah Kemenag, Darlis: Harus Segera Direaliasasikan

Dorong Penguatan Insentif Bagi Pengawas Madrasah Kemenag, Darlis: Harus Segera Direaliasasikan

Rabu,3 Desember 2025 03:41WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID — Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mendesak Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana insentif bagi pengawas madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Usulan ini disampaikan ia sampaikan karena menilai adanya perlakuan tidak seimbang antara pengawas Dinas Pendidikan dan pengawas Kemenag.

Darlis menjelaskan, pengawas dari dinas sudah mendapatkan insentif dari provinsi, sementara pengawas Kemenag belum menerima dukungan serupa, padahal beban kerja mereka setara.

“Kami mendukung penuh usulan ini. Tugas mereka sama, tapi hanya pengawas dinas yang mendapat insentif,” ujarnya.

Menurut Darlis, regulasi yang jelas akan membuka ruang penggunaan APBD untuk mendukung pengawas pendidikan. Sebab, guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) telah lama menerima insentif provinsi, sehingga pemberian insentif bagi pengawas Kemenag semestinya tidak menjadi kendala.

Selain itu, dirinya juga menyoroti beratnya tugas pengawas madrasah yang harus membina banyak sekolah dalam satu wilayah dengan fasilitas operasional yang terbatas. Minimnya dukungan membuat sebagian pengawasan dilakukan hanya melalui telepon.

“Beban mereka besar, tetapi fasilitas sangat minim. Ini tidak adil,” tegasnya.

Kesenjangan ini disebut muncul hanya karena perbedaan institusi, meski status seluruh pengawas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, ia meminta Pemprov memasukkan anggaran insentif khusus bagi pengawas madrasah dalam APBD sebagai bentuk penghargaan atas tugas mereka.

“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi masalah keadilan dan kemanusiaan. Kami berharap pemerintah provinsi segera merealisasikannya,” tutupnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK