Home » Advertorial » DPRD Kaltim » DPRD Kaltim Desak Cetak Biru Pengendalian Banjir, Kritik Pembangunan Tak Terarah

DPRD Kaltim Desak Cetak Biru Pengendalian Banjir, Kritik Pembangunan Tak Terarah

Rabu,28 Mei 2025 08:36WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim segera menyusun cetak biru atau master plan pengendalian banjir sebagai pijakan utama dalam pembangunan infrastruktur. Ia menilai penanganan banjir selama ini bersifat tambal sulam dan tidak terintegrasi.

“Kalau tidak ada peta perencanaan yang jelas, maka pembangunan hanya jadi proyek tambal sulam. Ini tidak efisien dan tidak menyelesaikan masalah,” ujar Ananda, Rabu (28/5/2025)

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa arah strategis kerap berujung pada pemborosan anggaran karena tidak menyentuh akar persoalan. Ia menekankan perlunya perencanaan jangka panjang yang menjadikan wilayah rawan banjir sebagai prioritas.

Ananda juga menyoroti kecenderungan proyek pemerintah yang terlalu fokus pada penanganan fisik pascabencana, tanpa memperkuat sistem pencegahan.

“Fokus kita seharusnya bukan hanya memperbaiki saat banjir datang, tapi bagaimana mencegah banjir itu terjadi. Normalisasi sungai, kawasan resapan, dan pengendalian tata ruang harus jadi prioritas,” tambahnya.

Ia meminta agar langkah-langkah pencegahan tersebut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan anggaran tahunan.

Selain itu, Ananda menilai lemahnya koordinasi lintas instansi masih menjadi kendala utama dalam upaya pengendalian banjir. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan berbasis data dan kebutuhan lapangan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Semua pihak harus duduk bersama menyusun skema pembangunan yang benar-benar melindungi masyarakat dari risiko banjir,” katanya.

DPRD Kaltim, lanjut Ananda, akan mengawal proses penyusunan cetak biru tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa dokumen ini harus menjadi panduan utama agar pembangunan tidak lagi berjalan parsial dan reaktif.

“Kalau ingin Kalimantan Timur tangguh terhadap bencana, perencanaan jangka panjang bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.(Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK