SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani masalah banjir yang kerap melanda kota ini.
Afif menyampaikan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah meminta dukungan DPRD Kaltim untuk mendorong kerjasama lintas sektor guna penanganan banjir secara menyeluruh.
“Kami dari DPRD Provinsi diminta oleh Pak Wali Kota untuk bekerjasama. Dalam hal ini, saya akan mengusahakan menyampaikan kepada Ketua Komisi II untuk mengundang Pak Wali dalam hearing bersama,” ujar Afif saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Afif menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Samarinda akan memaparkan sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan dukungan provinsi, termasuk penguatan sistem intake air bersih dan penanganan banjir yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kewenangan.
“Permasalahan banjir ini bukan hanya milik Samarinda, tapi juga daerah lain di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Bontang, Berau hingga Mahakam Ulu. Karena itu, pemerintah provinsi harus bekerjasama dengan kota dan sebaliknya,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Andi Harun telah mengungkapkan bahwa upaya penanganan banjir terus dilakukan instansi pemerintahan.
Dengan kolaborasi Pemkot bersama Badan Wilayah Sungai Kalimantan IV dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, prioritas yang akan dilakukan adalah pembangunan tanggul, pengangkatan sedimentasi di Sungai Karang Mumus (SKM) dan anak sungainya, hingga penindakan terhadap pembukaan lahan yang menyebabkan banjir di sekitarnya.
Pembangunan tanggul menelan anggaran hingga Rp 900 miliar, jumlah anggaran ini terus dihitung dan akan diupayakan dengan kolaborasi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Ia pun berharap masyarakat di sekitar bantaran sungai dapat mendukung program pembangunan tanggul .
Afif menilai bahwa penanganan banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.
“Tidak hanya Pemkot dan Pemprov, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta harus terlibat aktif dalam upaya mitigasi bencana ini,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk proyek-proyek penanganan banjir.
Dalam waktu dekat, Afif berencana mengadakan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, untuk membahas agenda hearing dengan Wali Kota Samarinda.
“Kami berharap melalui hearing ini, kita bisa menemukan solusi bersama untuk mengatasi masalah banjir yang sudah menjadi persoalan tahunan di Samarinda,” ujarnya.
Afif juga mengingatkan bahwa selain pembangunan infrastruktur, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di area-area resapan air.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar upaya penanganan banjir dapat berjalan efektif,” katanya.
Sebagai langkah awal, Afif berencana mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan peran serta mereka dalam mencegah banjir.
“Kami akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan, untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” ujarnya.
Afif berharap, dengan adanya kerjasama yang solid antara Pemprov, Pemkot, DPRD, dan masyarakat, masalah banjir di Samarinda dapat diatasi secara tuntas.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga Samarinda,” tutupnya.(Adv)
