SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kalimantan Timur mengkritik alokasi bantuan keuangan (bankeu) 2025 untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser yang dinilai belum mencukupi, padahal kedua daerah ini berperan penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menegaskan bahwa alokasi bankeu sebesar sekitar Rp200 miliar masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan yang menunjang konektivitas wilayah penyangga IKN.

“Bankeu 2025 untuk PPU dan Paser sekitar Rp200-an miliar. Jumlah ini harus ditambah agar pembangunan infrastruktur tidak tertinggal,” kata Abdurahman, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran berdampak pada lambatnya pengembangan jaringan jalan yang vital bagi kelancaran distribusi logistik dan mobilitas dari dan ke kawasan inti IKN. Kondisi makin rumit karena beberapa ruas jalan di PPU belum berstatus jalan provinsi, sehingga penganggarannya tidak bisa langsung melalui pemerintah provinsi.

“Kondisi jalan yang belum berstatus provinsi menyulitkan anggaran. Solusi jangka panjangnya dengan menaikkan status jalan atau menambah bankeu,” ujarnya.

Abdurahman juga menegaskan komitmen bersama legislator dari dapil PPU dan Paser untuk mengawal pembangunan infrastruktur di dua kabupaten tersebut agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah inti IKN dan daerah penyangga.

“Kita harus pastikan pembangunan di penyangga tidak tersendat karena anggaran. Kesenjangan ini bisa menghambat kelancaran proyek IKN secara keseluruhan,” tutupnya.

Kritik ini menjadi bagian penting dalam pengawasan DPRD Kaltim terhadap realisasi pembangunan infrastruktur penunjang IKN yang terus bergulir, agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh seluruh daerah terkait.(Adv)