SINTESANEWS.ID – Pembangunan infrastruktur di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi berbagai hambatan teknis dan biaya tinggi akibat karakter geografis yang didominasi sungai dan medan sulit.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan meskipun anggaran daerah (APBD) Kukar mencapai Rp13-14 triliun, realisasi pembangunan jalan di kawasan hulu harus mempertimbangkan konstruksi khusus untuk menahan pengaruh pasang surut air sungai.
“Wilayah hulu Kukar mayoritas berupa bentangan sungai. Pembangunan jalan di sana memerlukan jembatan atau konstruksi failsafe yang biayanya cukup besar,” kata Firnadi, Sabtu (17/5/2025).
Firnadi menjelaskan, jika jalan dibangun tanpa memperhatikan kondisi alam ini, risiko kerusakan akan tinggi sehingga infrastruktur tidak tahan lama dan mengganggu akses masyarakat.
Kondisi ini mendorong DPRD Kaltim untuk mendorong kebijakan pembangunan yang tidak hanya masif, tapi juga berkelanjutan dan sesuai karakter wilayah.
Lebih jauh, Firnadi menekankan perlunya prioritas alokasi anggaran untuk infrastruktur yang nyata dibandingkan dana yang dipakai untuk kegiatan hiburan yang bersifat sementara.
“Porsi anggaran infrastruktur harus lebih besar, agar pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya hiburan sesaat,” tegasnya.
Kondisi geografis yang menantang ini menjadi perhatian khusus DPRD untuk memastikan pembangunan wilayah hulu Kukar tidak tertinggal dan akses layanan publik bisa terjaga dengan baik.(Adv)
