SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya anggaran dan peralatan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II dalam menangani pemeliharaan jalan nasional di wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu.
Menurut Subandi, total anggaran UPTD Wilayah II hanya sekitar Rp28 miliar, dengan Rp10 miliar di antaranya habis untuk belanja bahan bakar minyak (BBM).
Sisanya harus dibagi untuk pemeliharaan jalan di tiga wilayah yang cukup luas tersebut, sehingga menjadi tantangan besar untuk mengcover seluruh kebutuhan perbaikan.
“Dengan anggaran sebesar itu, sulit untuk mengcover semua kebutuhan pemeliharaan jalan,” ujarnya, Selasa (20/5/2025).
Kondisi makin diperparah oleh minimnya jumlah peralatan yang dimiliki UPTD. Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 mencatat hanya ada 3 unit ekskavator, 3 motor grader, serta beberapa alat berat lain yang jumlahnya terbatas dan harus digunakan bersama-sama.
Akibat keterbatasan ini, pihak UPTD seringkali harus meminjam peralatan dari wilayah lain agar proses pemeliharaan tetap berjalan. Subandi menegaskan bahwa solusi utama adalah peningkatan anggaran agar bisa membeli peralatan tambahan dan mempercepat perbaikan jalan yang rusak.
Ia juga menyoroti kondisi jalan nasional kritis seperti di H.A.M Rifaddin dan Kilometer 28 Batuah yang menghubungkan Samarinda-Balikpapan, yang meskipun berstatus jalan nasional, memerlukan perbaikan segera.
“Meski jalan ini nasional, kami tetap berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk perbaikan sementara agar jalan tetap bisa dilalui,” katanya.
Selain itu, Subandi mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan jalan pendekat menuju Bandara APT Pranoto melalui Bayur dan Batu Besaung. Namun, proyek yang direncanakan selesai 2026 itu terpaksa ditunda akibat efisiensi anggaran dan kondisi APBD.
“Ini akses vital untuk mengurai kemacetan menuju bandara, semoga segera bisa dilanjutkan,” ujarnya.
DPRD Kaltim berkomitmen terus mendorong peningkatan anggaran dan koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran mobilitas dan keselamatan masyarakat.
“Solusi kami satu-satunya adalah memperjuangkan peningkatan anggaran,” tegas Subandi.(Adv)
