SINTESANEWS.ID — Ketertinggalan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, menyatakan keprihatinannya terhadap minimnya kemajuan pembangunan jalan, air bersih, dan jaringan listrik di wilayah tersebut.

Dalam keterangannya usai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Apansyah menekankan bahwa kondisi ini sudah memasuki tahap serius dan harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kemarin kita sudah sidak ke KPC berkaitan dengan infrastruktur jalan kita yang dari Sangatta ke Bengalon. Ini sangat-sangat memprihatinkan,” ujar Apansyah, Jumat (23/5/2025).

Ia menyoroti bahwa jalur utama tersebut bukan hanya digunakan oleh masyarakat umum, tetapi juga menjadi jalur vital industri tambang, termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ironisnya, kondisi jalan yang rusak parah justru bertahan di tengah aktivitas industri berskala besar.

Pihak DPRD, menurut Apansyah, telah memanggil KPC untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait kondisi jalan tersebut.

Namun, perusahaan tambang tersebut belum bisa memberikan kepastian karena masih menunggu perizinan formal terkait intervensi pembangunan jalan.

“Baru ada rekomendasi, tapi belum ada izin resmi. Ini jadi hambatan. Tapi kita minta KPC lebih proaktif, karena mereka juga berkepentingan terhadap kelancaran transportasi,” tegasnya.

Masalah infrastruktur di Kutim tidak berhenti pada jalan. Apansyah menambahkan bahwa dari 18 kecamatan yang ada, sebagian besar masih mengalami kendala dalam akses air bersih dan listrik. Bahkan, di beberapa desa terpencil, masyarakat masih mengandalkan genset dan sumur manual.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memasukkan Kutai Timur sebagai prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur ke depan.

“Tidak bisa hanya fokus ke wilayah penyangga IKN. Kaltim itu luas, dan Kutim adalah salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dari sektor pertambangan,” kata Apansyah.

Apansyah juga mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Kami di Komisi III akan terus mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur lebih merata, termasuk untuk Kutim. Ini bagian dari keadilan pembangunan,” pungkasnya.(Adv)