SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti persoalan krusial dalam dunia pendidikan di Kaltim, yaitu minimnya sarana dan prasarana (sapras) di berbagai sekolah, terutama yang berada di kawasan pedalaman dan pinggiran kota. Ia menegaskan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada kualitas proses belajar-mengajar.

“Kekurangan kita itu terutama pada sarana dan prasarana sekolah. Ada sekolah yang lingkungannya sudah tidak lagi layak untuk proses belajar-mengajar, bahkan membahayakan siswa,” ujar Darlis saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).

Ia mengungkapkan bahwa banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, tidak memiliki laboratorium, toilet layak, perpustakaan, atau fasilitas pendukung lainnya.

Di beberapa daerah, bahkan ada sekolah dasar yang masih menggunakan bangunan semi permanen atau berlantaikan tanah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur per 2023, terdapat lebih dari 1.200 sekolah dasar dan menengah di seluruh Kaltim, dengan setidaknya 412 sekolah tercatat membutuhkan bantuan perbaikan infrastruktur secara mendesak.

Mayoritas berada di wilayah Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser, dan sebagian Kukar.

“Kalau kita ingin mencetak generasi unggul, maka infrastruktur pendidikan tidak boleh diabaikan. Fasilitas yang layak itu hak dasar peserta didik,” tegas legislator dari Fraksi PAN tersebut.

Darlis menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mendorong peningkatan anggaran sektor pendidikan, termasuk alokasi khusus untuk rehabilitasi bangunan sekolah dan pembangunan sarana pendukung lainnya seperti asrama, akses air bersih, dan jaringan internet.

Ia juga meminta agar dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat bisa diprioritaskan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan guru, tapi juga infrastruktur yang memadai. Ini tanggung jawab bersama, baik provinsi maupun kabupaten dan kota,” tutupnya. (Adv)