SINTESANEWS.ID – Meski gencar membangun infrastruktur strategis, persoalan banjir di Kota Samarinda dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tersentuh secara menyeluruh. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pun mendesak agar pemerintah mengalihkan fokus ke penanganan banjir yang dinilai sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi tuntas.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai kemajuan pembangunan fisik kota tidak akan bermakna jika masyarakat masih rutin terdampak banjir setiap musim hujan.

“Kita bangga dengan terowongan, penataan Pasar Pagi, dan proyek besar lainnya. Tapi masyarakat tetap kebanjiran. Ini artinya, prioritas kita belum tepat,” ujar Giaz, Jumat (6/6/2025).

Ia menyoroti bahwa banjir seharusnya tidak lagi dianggap isu tahunan biasa. Dampaknya sudah menyentuh banyak aspek kehidupan warga—dari kerusakan rumah, terganggunya mobilitas, hingga meningkatnya risiko penyakit.

“Selama ini penanganannya tambal sulam. Kita butuh strategi besar dan berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek,” tambahnya.

Giaz mendorong agar Pemerintah Provinsi dan Kota Samarinda menyusun peta jalan penanganan banjir secara terpadu. Ia menekankan perlunya integrasi pembangunan infrastruktur drainase, normalisasi sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Masalahnya bukan hanya teknis. Ini soal komitmen politik anggaran. Jangan tunggu semua proyek estetika selesai baru ingat banjir. Harus jalan paralel,” tegas politisi PPP itu.

Menurutnya, DPRD siap mengawal penganggaran program penanganan banjir, termasuk mendorong sinergi antara Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, dan instansi teknis lain yang relevan.

“Kalau banjir bisa kita atasi, separuh masalah kota ini selesai. Pembangunan tidak hanya soal yang terlihat mata, tapi yang dirasakan langsung oleh warga,” pungkas Giaz.(Adv)