SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim, terutama daerah-daerah pedesaan yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

Dalam pernyataannya, Ekti menyebut masih banyak ruas jalan desa dan antar-kecamatan yang kondisinya memprihatinkan.

“Pemerataan pembangunan adalah kunci keadilan sosial. Kita tidak bisa hanya fokus membangun wilayah perkotaan sementara desa-desa tertinggal terus berada dalam kondisi infrastruktur yang buruk,” ujar Ekti di sela kunjungan kerjanya ke Kutai Barat, Sabtu (17/5/2025).

Ia menyoroti bahwa akses jalan merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Jika jalur distribusi terganggu, maka dampaknya akan merambat ke sektor pertanian, perdagangan lokal, dan bahkan pendidikan.

Karena itu, Ekti mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas lintas kabupaten/kota di Kaltim.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun keterlambatan anggaran.

Ia menilai kesenjangan pembangunan terjadi bukan hanya karena minimnya anggaran, tetapi juga lemahnya koordinasi lintas instansi.

“Seringkali kita temui proyek jalan yang berhenti di tengah karena masalah administrasi, atau karena tidak ada keberlanjutan dari level kabupaten ke provinsi. Ini harus dibenahi dengan komunikasi yang lebih intensif antarpemerintah,” tegasnya.

Ekti juga menyarankan agar pemerintah provinsi membuka lebih banyak forum koordinasi terbuka yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan.

Dengan begitu, aspirasi pembangunan bisa langsung diambil dari sumbernya dan bukan hanya berdasarkan data makro semata.

Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim siap mendorong kebijakan afirmatif untuk wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.

Ini termasuk mendorong alokasi dana yang lebih besar untuk program padat karya, pembangunan jalan usaha tani, dan jembatan penghubung antarwilayah.

“Pembangunan bukan hanya soal angka dalam APBD, tapi soal seberapa besar dampaknya dirasakan oleh masyarakat di pelosok. Kita harus hadir di situ,” tutupnya. (Adv)