SINTESANEWS.ID — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyoroti sejumlah isu krusial dalam Rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim, Sugiyono, dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP menilai porsi belanja pegawai dalam RAPBD 2026 masih terlalu besar sehingga dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan belanja publik. Sugiyono menyebut belanja pegawai tampak “terlalu fantastis” dibandingkan total belanja daerah.
PDIP meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menata ulang struktur anggaran agar lebih berorientasi kepada masyarakat melalui program-program pro rakyat.
Selain itu, fraksi juga menyoroti penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp 9,33 triliun menjadi Rp 3,13 triliun atau turun 66 persen. Kondisi tersebut, menurut PDIP, harus diikuti dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan digitalisasi pajak dan retribusi secara real-time.
Di sisi lain, PDIP meminta Pemprov memperkuat program penurunan stunting dengan menggunakan data by name by address yang akurat, integrasi intervensi gizi, serta peningkatan kapasitas kader kesehatan.
“Fraksi menilai penanganan stunting adalah investasi bagi masa depan generasi Kaltim sehingga harus diperluas terutama untuk keluarga kurang mampu dan wilayah minim akses kesehatan,” ujar Sugiyono.
Isu lain yang mendapat perhatian serius adalah rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. PDIP menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut dan menilai kebijakan ini tidak adil bagi daerah penghasil seperti Kaltim.
“Bahkan fraksi menyebut, jika diplomasi Pemprov tidak direspons pusat, aspirasi masyarakat perlu diberi ruang,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Fraksi PDIP menegaskan bahwa seluruh kritik yang disampaikan bertujuan memastikan RAPBD 2026 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan ajaran Bung Karno bahwa pembangunan harus diabdikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. (IA/ADV/DPRDKaltim)
