SINTESANEWS.ID  – Presiden RI Joko Widodo melarang trifthing atau kegiatan berbelanja pakaian bekas. Pro dan kontra pun bermunculan di publik Indonesia.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono berharap para pedagang diberikan solusi setelah Presiden mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Bagaimana bisa diberikan relaksasi, dibuatkan saja aturan main, sehingga tidak mematikan usaha pedagang yang sejak lama berkecimpung di situ,” ungkap Listiyono, Jumat (24/3/2023).

Untuk mengatasi persoalan ini, kata dia, pemerintah harus mengevaluasi larangan impor barang bekas, khususnya pakaian bekas.

Larangan ini pun memerlukan regulasi. “Kalau menurut saya aturan larangan tersebut harus jelas, seperti apa itu aturannya,” ucap dia.

Menurut legislator Dapil Kota Samarinda itu, dalam praktiknya pakaian bekas memberi kesempatan masyarakat kelas bawah mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga murah.

“Pada saat ini ada fenomena thrifting, baju bekas bermerek dan berkualitas diperjualbelikan dengan harga lebih murah dari harga baru. Ada masyarakat yang senang bisa mendapatkan merek idamannya dengan harga yang murah,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia juga mendukung kebijakan tersebut. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin melindungi produk dalam negeri.

Kebijakan ini, sambung dia, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri. 

Kata Listiyono, larangan penjualan barang bekas tersebut harus dilihat dari dua sisi, baik dari segi pedagang maupun usaha memacu produk-produk yang dihasilkan di Indonesia.

“Ini menjadi pemacu produk dalam negeri sendiri. Harus ada peningkatan kualitas dan tidak kalah dengan produk impor,” pungkasnya. (adv)