SINTESANEWS.ID — Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim memberi perhatian serius terhadap dua aspek utama dalam penyusunan Rancangan APBD 2026: penurunan drastis dana transfer dari pusat serta kebutuhan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Pandangan umum yang dibacakan Syahariah Mas’ud dalam Rapat Paripurna ke-45 menegaskan bahwa kondisi fiskal Kaltim memasuki fase yang menuntut kehati-hatian sekaligus penataan ulang prioritas.
Dalam rencana pendapatan 2026, total pendapatan daerah tercatat Rp14,20 triliun. Namun bagian dana transfer yang semula direncanakan Rp9,33 triliun diperkirakan turun drastis menjadi Rp3,13 triliun. Penurunan 66,39 persen ini disebut memberi tekanan besar terhadap penyusunan RAPBD.
“Dengan menurunnya kapasitas fiskal, pemprov diminta lebih hati-hati dan selektif dalam menentukan program serta kegiatan yang benar-benar mendesak,” ujar Syahariah.
Golkar juga mengajak pemerintah, DPRD, hingga masyarakat bersatu memperjuangkan hak fiskal Kaltim di tingkat pusat, menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan transfer keuangan daerah.
Meski dana pusat terpangkas tajam, Golkar mengapresiasi peningkatan PAD yang mencapai Rp10,75 triliun sehingga tingkat kemandirian fiskal naik menjadi 75,70 persen. Fraksi mendorong penguatan PAD dilanjutkan agar stabilitas pembangunan tetap terjaga meski transfer pusat menurun.
Terkait perencanaan pembangunan, Golkar meminta pemerintah mengevaluasi kembali RKPD 2026 agar selaras dengan realitas pendapatan. Penyesuaian ini juga harus memperhitungkan potensi realisasi SiLPA 2025 yang diprediksi dapat melebihi proyeksi Rp900 miliar, mengingat tren SiLPA sebelumnya yang mendekati Rp2 triliun. Di sisi lain, fraksi menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan melalui penyederhanaan regulasi, transparansi layanan publik, peningkatan keamanan investasi, serta penguatan sektor unggulan dari pertambangan, perkebunan, kelautan, hingga manufaktur dan ekonomi hijau.
Pada aspek belanja, Golkar menegaskan bahwa belanja wajib dan pelayanan dasar tidak boleh dikurangi. Mereka memberi perhatian khusus pada pendidikan, yang dinilai memerlukan keseimbangan antara akses dan peningkatan kualitas. Infrastruktur jalan antar desa dan kecamatan yang menjadi kewenangan provinsi juga didorong menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah.
Sebagai tindak lanjut, fraksi menugaskan anggotanya di Badan Anggaran DPRD Kaltim untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara cermat. Golkar berharap APBD dapat ditetapkan tepat waktu sehingga proses evaluasi Kemendagri dan pelaksanaan anggaran berlangsung lancar demi mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
