SINTESANEWS.ID- Panjangnya antrean operasi di sejumlah rumah sakit di Kalimantan Timur memantik perhatian serius dari DPRD Kaltim. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai fenomena ini sebagai gejala krisis tenaga medis spesialis yang belum ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Menurut Andi, keterbatasan jumlah dokter spesialis menjadi akar masalah yang kerap tak disadari publik. Ia mencontohkan penanganan pasien kanker usus yang memerlukan penanganan operasi, namun harus antre berbulan-bulan lantaran keterbatasan dokter.
“Di satu rumah sakit, misalnya, hanya ada dua dokter bedah. Dalam sehari, mereka hanya bisa menangani dua atau tiga pasien. Ini bukan karena malas, tapi karena tindakan operasi harus dijaga kualitas dan keamanannya,” ujar Andi saat ditemui di Samarinda, Kamis (22/5/2025).
Ia menambahkan, tekanan terhadap dokter yang kelelahan akibat beban kerja berlebih justru akan meningkatkan risiko kesalahan medis. Karena itu, menurutnya, mempercepat antrean operasi tidak bisa hanya mengandalkan semangat kerja tenaga medis, tetapi butuh solusi struktural.
“Ini bukan soal mau atau tidak. Rumah sakit punya keterbatasan SDM dan fasilitas. Kita tidak bisa memaksa dokter terus bekerja tanpa batas. Itu berisiko besar bagi pasien dan kredibilitas sistem layanan kita,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Andi mendesak Pemprov Kaltim segera merancang program penambahan dokter spesialis melalui jalur beasiswa kedokteran, kerja sama dengan kampus-kampus medis, serta menyiapkan insentif khusus untuk penempatan tenaga medis di daerah-daerah.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat mempercepat kebijakan redistribusi dokter spesialis ke daerah-daerah yang mengalami krisis layanan lanjutan, seperti di pedalaman Kaltim.
“Pemerataan itu penting. Jangan semua menumpuk di kota besar. Rumah sakit daerah butuh dokter spesialis agar masyarakat tidak harus jauh-jauh ke Samarinda atau Balikpapan,” katanya.
Tak hanya soal SDM, Andi menyoroti pentingnya transparansi rumah sakit dalam mengelola antrean pasien operasi. Menurutnya, jika masyarakat diberikan pemahaman yang jujur terkait keterbatasan sistem, maka keluhan bisa diminimalkan.
“Komunikasi itu kunci. Masyarakat perlu tahu alasan mereka menunggu lama, supaya tidak muncul prasangka negatif,” tutupnya.
Andi berharap persoalan ini tidak terus dibiarkan berlarut. Ia mendorong semua pemangku kepentingan, termasuk DPRD, Pemprov, hingga Kementerian Kesehatan, duduk bersama untuk menyusun strategi menyeluruh dalam memperbaiki sistem layanan kesehatan di Kalimantan Timur. (Adv)
