SINTESANEWS.ID – Ketegangan antara DPRD Kalimantan Timur dan tim kuasa hukum Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) kembali mencuat usai tuntutan pemberhentian salah satu anggota dewan mencuat ke publik. Sengketa bermula dari insiden pengusiran kuasa hukum RSHD dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Mei 2025 lalu.

Anggota DPRD Kaltim, M Darlis, yang menjadi pihak terlapor dalam tuntutan tersebut, membantah telah melakukan tindakan di luar prosedur. Ia menyebut pemanggilan yang dilakukan DPRD ditujukan kepada pihak manajemen rumah sakit, bukan kuasa hukum.

“Yang kami undang adalah manajemen rumah sakit, bukan kuasa hukumnya. Kalau yang hadir hanya pengacara tanpa kewenangan membuat keputusan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah?” ujar Darlis, Senin (2/6/2025).

Menurutnya, kehadiran kuasa hukum justru menghambat substansi pembahasan, karena rapat DPRD tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga menyangkut pelayanan publik dan tanggung jawab sosial institusi.

Darlis menegaskan, langkah pengusiran dilakukan untuk menjaga efektivitas jalannya forum, dan bukan merupakan tindakan pelecehan terhadap profesi advokat.

“DPRD punya mekanisme dan aturan sendiri. Tindakan itu kami ambil untuk menjaga tata kelola forum, bukan karena anti terhadap siapa pun,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki hak imunitas dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk menentukan format dan pihak yang wajib hadir dalam RDP.

“Kalau mereka menganggap ini panggung, silakan saja, tapi kami akan tetap bekerja sesuai tupoksi. Jangan sampai forum DPRD dijadikan ajang perdebatan hukum yang tidak produktif,” tegasnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum RSHD menyatakan keberatan atas perlakuan DPRD dan meminta agar insiden pengusiran tersebut diproses etik. Namun hingga kini belum ada respons resmi dari pimpinan DPRD Kaltim. (Adv)