SINTESANEWS.ID — Hampir setahun sejak dua insiden tongkang merusak fender Jembatan Mahakam I, proses perbaikan yang menjadi tanggung jawab PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera (PMTS) belum menunjukkan perkembangan berarti. Situasi ini mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur.
Kerusakan tersebut berawal dari dua kejadian pada 2025. Insiden pertama terjadi pada 16 Februari 2025 ketika tongkang pengangkut kayu milik PMTS menabrak tiang jembatan sehingga merusak pelindung fender.
Dua bulan berselang, tepatnya 26 April 2025, tali kapal Liberty 7 yang menarik tongkang batu bara putus, memperparah kerusakan yang sudah terjadi sebelumnya.
Pemerintah saat itu memberikan dua opsi kepada perusahaan: melakukan perbaikan sendiri atau menyerahkan dana perbaikan kepada pemerintah. PMTS memilih memperbaiki secara mandiri dengan target penyelesaian pada Desember 2025. Namun hingga akhir tahun, kondisi di lapangan masih jauh dari rencana.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai progres yang ditunjukkan perusahaan sangat lambat. Ia menyampaikan bahwa informasi terakhir dari PMTS baru sebatas penunjukan rekanan pelaksana.
“Dua minggu lalu mereka bilang sudah ada calon pelaksana. Katanya mobilisasi alat dan pembersihan dasar sungai untuk pemancangan segera dimulai,” ujar Sabaruddin.
Ia mengakui adanya kendala cuaca serta proses tender internal perusahaan. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan tanggung jawab terhadap aset vital yang digunakan masyarakat setiap hari.
Sabaruddin menegaskan bahwa DPRD telah menyiapkan langkah tindak lanjut berupa pemanggilan resmi terhadap PMTS, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), dan sejumlah instansi terkait untuk mengikuti rapat dengar pendapat.
Pertemuan tersebut, kata dia, akan difokuskan pada kejelasan jadwal penyelesaian dan memastikan perusahaan benar-benar menjalankan komitmennya.
“Kami ingin semuanya jelas. Jangan sampai muncul janji baru yang pada akhirnya tidak ditepati,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya sebatas infrastruktur yang belum diperbaiki, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan lalu lintas sungai serta keamanan para pengguna Jembatan Mahakam I yang melintas setiap hari.
Sabaruddin menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih tegas agar PMTS segera memenuhi kewajibannya sebelum kerusakan membawa risiko dan dampak yang lebih besar.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
