SINTESANEWS.ID- Permasalahan pendidikan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Meskipun secara kapasitas daya tampung sekolah sudah dianggap memadai, masih terjadi penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah negeri berlabel favorit.
Fenomena ini, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menandakan masih adanya ketimpangan persepsi dan mutu antar sekolah. Banyak orang tua, kata dia, cenderung berlomba memasukkan anak ke sekolah unggulan, sementara sekolah lain kekurangan peminat.
“Padahal, jika mutu pendidikan merata di semua sekolah, orang tua tidak perlu memaksakan anak-anak mereka masuk hanya ke beberapa sekolah tertentu,” ujar H. Baba.
Ia menilai kondisi ini harus dijawab dengan solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan, yakni pemerataan kualitas.
Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dilakukan secara fisik seperti pembangunan gedung, tetapi juga harus menyasar peningkatan kompetensi guru, distribusi tenaga pendidik, serta sarana penunjang belajar yang adil antar sekolah.
Komisi IV juga menyampaikan kekhawatiran bahwa ketidakseimbangan ini bisa memicu gejolak sosial saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang tiap tahun selalu menimbulkan keluhan dari masyarakat.
“Ini bukan hanya masalah teknis pendaftaran, tapi juga soal keadilan akses terhadap pendidikan bermutu. Jika tidak segera dibenahi, ketimpangan ini bisa jadi bom waktu,” tegasnya.
Selain sekolah formal, perhatian Komisi IV juga tertuju pada keberadaan pondok pesantren di Kalimantan Timur. Meskipun secara administratif berada di bawah naungan Kementerian Agama, H. Baba menilai peran pesantren dalam mencetak generasi berkarakter tidak bisa dikesampingkan.
“Pesantren tetap bagian dari denyut pendidikan kita. Selama mereka berkontribusi mendidik anak-anak bangsa, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak pondok pesantren di Kaltim yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, akses pendanaan, hingga dukungan program pelatihan tenaga pengajar.
Pemerintah daerah, kata Baba, perlu menjalin kerja sama dengan Kemenag untuk menyusun program sinergis yang bisa memperkuat sistem pendidikan berbasis keagamaan.
Komisi IV berencana mengusulkan adanya alokasi khusus dalam APBD yang dapat mendukung operasional pesantren tanpa melanggar kewenangan kelembagaan, misalnya melalui bantuan sosial berbasis kegiatan atau pelatihan kemandirian santri.
Baba menegaskan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang adil dan inklusif, di mana semua institusi pendidikan baik negeri, swasta, maupun pesantren mendapat perhatian yang proporsional dalam mencetak generasi masa depan Kaltim. (Adv)
