SINTESANEWS.ID- Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Samarinda menjadi sorotan kalangan legislatif. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis, menyatakan dukungan terhadap aksi buruh yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/5/2025), sembari menyebut momentum tersebut sebagai titik balik perjuangan buruh di daerah.

Dalam aksi tersebut, massa buruh menyuarakan enam tuntutan nasional, di antaranya penghapusan sistem outsourcing, pembentukan satgas pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga desakan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan.

Darlis menilai unjuk rasa serentak secara nasional merupakan strategi efektif untuk memperkuat posisi tawar buruh di tengah kompleksitas persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di seluruh Indonesia.

“Menurut saya bagus agar seruan buruh lebih menggema dan efektif. Kalau disatukan temanya, penyampaiannya akan lebih kuat dan efisien,” ujarnya.

Namun di balik dukungannya, Darlis juga menyoroti kondisi riil buruh di Kalimantan Timur yang menurutnya masih jauh dari layak, terutama dalam hal pengupahan dan daya beli yang tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di daerah.

“Banyak dari mereka tidak bisa hidup layak hanya dari gaji pokok. Akhirnya mereka mencari penghasilan tambahan,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia pun mendorong efisiensi anggaran, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha, agar bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan buruh.

“Pos-pos pembiayaan yang tidak perlu harus dipangkas. Hasil efisiensinya bisa digunakan untuk menaikkan upah. Kita ingin ada keadilan—buruh tidak dirugikan, tapi pengusaha juga tetap bisa bertahan,” tegasnya. (Adv)