Home » Advertorial » DPRD Kaltim » Pemprov Kaltim Diusulkan Kelola Alur Sungai Mahakam, Demmu: Tertahan Masalah Perda

Pemprov Kaltim Diusulkan Kelola Alur Sungai Mahakam, Demmu: Tertahan Masalah Perda

Kamis,1 Mei 2025 06:02WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID- Pengelolaan alur Sungai Mahakam oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi isu penting setelah insiden tabrakan kapal dengan Jembatan Mahakam I yang terjadi dua kali dalam tiga bulan terakhir. Namun, usulan tersebut terhambat karena belum adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima usulan resmi untuk pembentukan Perda yang mengatur pengelolaan alur Sungai Mahakam. Meski demikian, ia mengaku telah mendengar adanya pembahasan awal tentang usulan ini di internal Komisi II DPRD Kaltim.

“Sampai hari ini belum ada usulan masuk ke Bapemperda. Tapi saya dengar Komisi II sedang menggagasnya,” ujar Baharuddin pada Kamis, 1 Mei 2025.

Sebagai perbandingan, Baharuddin menyebutkan bahwa Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah terlebih dahulu mengatur pengelolaan alur Sungai Barito melalui Perda.

Dalam upaya mempelajari mekanisme pengelolaan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim dikabarkan sedang melakukan studi banding ke Kalsel.

“Saya menunggu hasil kunjungan Komisi II ke Kalsel. Itu bisa jadi bahan masukan untuk kita,” katanya.

Baharuddin menegaskan bahwa setiap usulan pembentukan Perda harus melalui mekanisme formal, baik melalui inisiatif DPRD maupun eksekutif.

Ia menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan alur sungai oleh Pemprov Kaltim, asalkan prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kalau perdanya ada, potensi PAD besar bisa kita dapat. Tapi tetap harus lewat tahapan,” ungkap Politikus PAN tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fachruddin, menilai buruknya manajemen lalu lintas sungai menjadi alasan utama untuk mengambil alih pengelolaan.

Ia mengkritik kinerja lembaga jasa kemaritiman seperti KSOP dan Pelindo yang dinilai tidak profesional.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.

“Tidak ada PAD sama sekali dari alur sungai. Batu bara sudah diambil pusat, masa alur sungainya juga?” kata Husni dengan nada kesal. (Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK