SINTESANEWS.ID- Menyambut Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dinilai memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru.

Namun, kesiapan tersebut tak hanya soal semangat, melainkan juga tergantung pada perencanaan infrastruktur dan dukungan anggaran yang memadai.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panracele menyatakan bahwa Balikpapan memerlukan dorongan nyata dari pemerintah pusat untuk memperkuat perannya sebagai kota penyangga utama IKN.

Menurutnya, konektivitas antarwilayah harus menjadi prioritas agar transisi menuju era baru berjalan lancar.

“Balikpapan harus lebih siap menjadi pintu gerbang IKN, namun untuk mewujudkan hal itu, kita tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan infrastruktur,” kata Sabaruddin.

Ia menilai, pemindahan ibu kota bukan sekadar relokasi administrasi negara, tetapi transformasi kawasan yang membutuhkan integrasi antarwilayah.

Dalam konteks ini, peran Balikpapan tidak bisa dipisahkan dari kota-kota lain di sekitarnya.

“Pembangunan IKN harus dilihat sebagai sistem kawasan. Artinya, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara harus bersinergi secara efisien,” ujarnya.

Menurut politisi yang telah lama berkecimpung di DPRD Kaltim ini, konektivitas jalan, pelabuhan, dan bandara menjadi komponen vital yang harus ditingkatkan.

Selain itu, peningkatan kapasitas layanan publik seperti air bersih, transportasi massal, dan perumahan juga menjadi keharusan.

Sabaruddin menambahkan, jika sinergi antardaerah tidak diperkuat sejak awal, maka yang terjadi adalah ketimpangan pembangunan yang justru menghambat laju pertumbuhan di sekitar IKN.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah segera duduk bersama menyusun peta jalan yang konkret dan terukur.

“Agar Balikpapan dan wilayah sekitarnya benar benar siap menyambut kehadiran ibu kota negara baru,” pungkasnya. (Adv)