SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menegaskan kesiapan legislatif provinsi untuk mendukung perbaikan infrastruktur di Kota Balikpapan, terutama yang berkaitan langsung dengan penanganan banjir.

Ia mendorong agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan menyusun program-program prioritas yang dapat disinergikan dengan anggaran tingkat provinsi.

“Saya sudah sampaikan ke PU Kota Balikpapan, tolong buatkan programnya, nanti kami bantu dorong anggarannya di provinsi. Kita jangan menunggu banjir besar baru ribut. Harus disiapkan dari sekarang,” kata Sigit saat ditemui di sela kunjungan kerja, Jumat (23/5/2025).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab satu instansi atau tingkatan pemerintah saja, melainkan harus menjadi upaya bersama.

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas anggaran untuk mewujudkan infrastruktur drainase yang tangguh.

Sigit menyebut, kawasan seperti Jalan Beller dan sekitarnya harus segera menjadi prioritas karena berpotensi menghambat aktivitas warga dan mengganggu mobilitas logistik ketika banjir melanda.

“Bukan hanya rumah warga yang terdampak, tapi juga akses jalan utama terganggu. Ini bisa berdampak luas, bahkan terhadap ekonomi kota. Maka, perlu langkah serius dan tidak setengah-setengah,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa selama ini program penanganan banjir seringkali bersifat reaktif dan tidak didukung perencanaan jangka panjang.
Karenanya, ia mendorong penyusunan masterplan drainase kota yang terintegrasi dengan data topografi dan iklim.

“Selama kita tidak punya perencanaan yang matang, kita akan terus terjebak di pola yang sama: banjir datang, baru cari solusi. Padahal, dengan teknologi sekarang, perhitungan aliran air dan penampungan bisa diprediksi,” ujarnya.

Selain dukungan anggaran dari provinsi, Sigit juga menyebut pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan proyek-proyek drainase agar transparan dan sesuai peruntukan.

Ia berharap Pemkot Balikpapan lebih terbuka dalam menyampaikan rencana proyek kepada publik.

“Warga punya hak tahu dan berkontribusi dalam pengawasan. Kalau masyarakat terlibat, kepercayaan publik meningkat dan hasil pekerjaan bisa lebih maksimal,” pungkasnya.(Adv)