SINTESANEWS.ID — Komisi II DPRD Kalimantan Timur menilai penguatan fondasi ekonomi daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tekanan global yang mulai dirasakan di berbagai sektor strategis Kaltim. Tekanan tersebut tidak hanya berasal dari melemahnya kinerja sektor pertambangan, tetapi juga penurunan pasar ekspor serta kebijakan pengetatan fiskal pemerintah pusat yang mempersempit ruang pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penurunan harga batu bara hanya menjadi salah satu faktor, sementara menurunnya permintaan global dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) justru memberikan tekanan lebih besar terhadap struktur fiskal Kaltim.
“Persoalannya bukan hanya soal komoditas yang turun. Ada tekanan makro yang memaksa daerah menata ulang strategi ekonomi secara menyeluruh,” ujar Firnadi.
Ia menekankan pentingnya reposisi sektor-sektor alternatif sebagai pilar utama ketahanan ekonomi daerah. Sektor non-komoditas, menurutnya, tidak lagi cukup diposisikan sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Firnadi menilai ketergantungan pada komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi pasar global tidak dapat lagi dipertahankan. Oleh karena itu, transformasi rantai nilai, terutama pada sektor-sektor yang memiliki peluang ekspor berkelanjutan, perlu segera dipercepat.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar menambah sektor baru, tetapi memastikan setiap sektor benar-benar memberi nilai tambah. Dari situlah daya tahan ekonomi daerah terbentuk,” jelasnya.
Selain itu, Firnadi juga menyoroti pentingnya perbaikan kinerja Perusahaan Daerah (Perseroda) agar mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia mendorong agar Perseroda diarahkan masuk ke sektor industri hilir, agroindustri, pengolahan hasil laut, serta sektor produktif lain yang selama ini belum tergarap optimal.
“Perseroda harus menjadi pemain aktif, bukan hanya lembaga administratif. Mereka punya ruang besar untuk mengisi celah bisnis yang belum digarap,” ujarnya.
Terkait pemangkasan TKD, Firnadi menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efisiensi belanja dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Ia meminta Pemprov Kaltim tetap memastikan proyek-proyek prioritas berjalan meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
“Kita butuh arah pembangunan yang jelas dan terukur. Saat fiskal menurun, yang harus diperkuat adalah efektivitas belanja serta kemampuan daerah membuka ruang pertumbuhan baru,” tegasnya.
Firnadi optimistis Kalimantan Timur memiliki modal yang kuat untuk melakukan transformasi ekonomi, asalkan penguatan sektor dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Jika sektor-sektor ini mulai diperkuat sejak sekarang, Kaltim tidak akan mudah goyah ketika harga komoditas jatuh,” tutupnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
