SINTESANEWS.ID – Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Farida, menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif dalam menangani bencana alam yang melanda Kecamatan Loa Janan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 2 Juni 2025, Farida memastikan adanya sinergi yang kuat antara Komisi 3, Komisi 4, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat terdampak.
Farida menjelaskan bahwa penanganan longsor di Desa Purwajaya menjadi prioritas utama.
“Kami akan turun bersama Dinas Perkim untuk mengecek lokasi yang akan dibangun hunian bagi warga yang tidak memiliki lahan,” ujarnya.
Ia juga mengakui adanya kendala administratif yang masih harus diselesaikan, terutama terkait surat-menyurat yang memerlukan tanda tangan Bupati Kukar.
“Kemarin sudah masuk surat dari Pak Bupati, tapi masih ada surat lain yang harus ditandatangani ulang,” jelas Farida, merujuk pada proses penanganan jalan nasional di Kilo 28, Desa Batuah.
Dalam hal bantuan darurat, Farida memastikan Dinas Sosial telah menyalurkan sembako ke Desa Purwajaya.
“Alhamdulillah untuk dapur umum dan sembako dari provinsi sudah terpenuhi, tinggal penyaluran di Batuah yang belum selesai,” tambahnya.
Farida juga memuji keteguhan Camat Loa Janan yang terus bekerja meski dihimpit berbagai bencana.
“Pak Camat ini mentalnya luar biasa. Wilayahnya diguyur longsor dan banjir, tapi beliau tetap semangat bekerja,” ucapnya.
Farida juga menerangkan bahwa DPRD Kukar tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan.
“Kita tidak hanya duduk-duduk di ruang rapat. Kami akan dampingi Dinas Perkim dan Dinas Sosial saat turun ke lokasi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga membahas pentingnya transparansi dalam penanganan bencana. Farida mengingatkan bahwa masyarakat seringkali tidak menyadari upaya yang telah dilakukan pemerintah.
“Masyarakat tidak tahu kalau kita bekerja dari pagi sampai malam. Kita harus buktikan bahwa kita benar-benar peduli,” ujarnya.
Dalam penutup, Farida menegaskan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab moral DPRD sebagai wakil rakyat.
“Kita tidak bekerja untuk pamer, tapi untuk rakyat Kukar. Jika ada kendala anggaran atau administrasi, kami siap fasilitasi,” pungkasnya.
Rapat yang berlangsung hingga sore hari ini menjadi bukti bahwa DPRD Kukar tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga pelindung masyarakat.
Dengan sinergi antar lembaga dan transparansi dalam pelaksanaan, diharapkan penanganan bencana di Loa Janan dapat memberikan kepastian dan harapan baru bagi warga yang terdampak.
Komisi 3 dan Komisi 4 berencana melakukan monitoring langsung ke lokasi pada pekan mendatang untuk memastikan bantuan dan pembangunan berjalan lancar. (Adv/fi)
