Jakarta, sintesanews.id – Penganiayaan yang dialami Ade Armando saat memantau aksi mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendapat tanggapan dari pengamat politik, Refly Harun.

Kata dia, penganiayaan tersebut tetap tidak dibenarkan di negara hukum seperti Indonesia.

“Tetap saja ini tidak manusiawi. Pelanggaran hukum kan tidak boleh harusnya,” ujarnya dikutip sintesanews.id dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (11/4/2022).

Namun, dari peristiwa itu terdapat pelajaran yang bisa diambil. Hal tersebut adalah warning bagi penegak hukum agar berlaku adil, baik kepada yang pro pemerintah maupun yang kritis terhadap pemerintah.

“Jangan sampai kemudian pakai politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat atau dibiarkan,” pesannya.

Refly menyebut bahwa peristiwa yang menimpa Ade tidak lepas dari adanya perbedaan aspirasi politik. Pasalnya, aksi mahasiswa itu diisi oleh para pengkritik pemerintah. Sementara Ade adalah “pendukung berat” pemerintah.

“Ketika Ade Armando masuk ke kandang situ, ya dia sesungguhnya salah pilih kandang, karena kandang yang dia masuki adalah kandang macan, kandang harimau lapar,” sebutnya.

Ia menyampaikan analisanya dengan menyebut psikologi massa dalam aksi tersebut adalah orang-orang yang sedang marah dengan keadaan.

“Barangkali ya, ini analisis, mereka menemukan wujud konkrit dari kemarahan tersebut yaitu pendukung pemerintah,” ujarnya.

Refly melanjutkan bahwa perbedaan aspirasi politik yang terjadi juga berdampak pada penegakan hukum.

Dia menjelaskan, ada sejumlah pihak atau “kelompok politik” yang tidak tersentuh hukum.

“Walaupun sudah dilaporkan berkali-kali, ya tidak diproses juga,” bebernya.

Sementara ada kelompok yang disebut sebagai oposisi, kelompok tersebut begitu mudah untuk diproses hukum dan ditahan, bahkan untuk masalah sepele.

“(Misalnya) ada Munarman, Edi Mulyadi, ada Habib Bahar, Habib Rizieq dan lain sebagainya,” tutur Refly. (*)

Penulis: Mursid Mubarak