SINTESANEWS.ID – Kondisi debit Sungai Mahakam yang terus menurun akibat musim kemarau menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah antisipasi lebih awal untuk memastikan ketersediaan air bersih tetap terjaga apabila kemarau berlangsung lebih panjang.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan penurunan debit Sungai Mahakam harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan ketersediaan air.
Deni meminta pemerintah tidak menunggu hingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pengalaman wilayah Mahakam Ulu yang lebih dahulu terdampak kekeringan, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi daerah lain di Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kita menunggu kekeringan benar-benar terjadi baru mengambil langkah,” ujar Deni.
Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari kondisi Sungai Mahakam yang menjadi salah satu sumber penting bagi kebutuhan air di Samarinda. Ketika debit sungai terus menyusut, pemerintah perlu memastikan sumber air baku tetap berada dalam kondisi aman.
Selain persoalan air bersih, musim kemarau juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. DPRD meminta pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Kaltim memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kemarau secara bersama-sama.
Menurut Deni, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial karena kondisi cuaca dan dampaknya dapat melintasi batas wilayah administrasi.
Salah satu langkah yang didorong adalah mempertimbangkan rekayasa cuaca di wilayah hulu. Upaya tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk membantu meningkatkan curah hujan ketika kondisi kemarau semakin mengkhawatirkan.
“Rekayasa cuaca perlu dipertimbangkan, terutama di daerah hulu, supaya hujan bisa kembali turun,” katanya.
Deni mengingatkan bahwa persoalan kekeringan juga dapat berkembang menjadi masalah baru apabila penurunan debit Sungai Mahakam berlangsung terus-menerus. Salah satu risiko yang perlu diperhitungkan adalah masuknya air laut ke kawasan sungai akibat rendahnya debit air tawar.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas sumber air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah menyiapkan langkah terukur, mulai dari pemantauan debit sungai, kesiapan pasokan air bersih, pengendalian potensi karhutla hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan daerah lain.
Deni berharap kondisi yang terjadi di Mahakam Ulu tidak kembali terjadi di Samarinda maupun wilayah Kaltim lainnya. Bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak dinilai perlu diikuti dengan strategi pencegahan agar dampak kemarau tidak semakin meluas.
DPRD Samarinda menilai kesiapsiagaan menjadi kunci menghadapi perubahan kondisi cuaca. Pemerintah diminta bergerak sebelum persoalan berkembang menjadi krisis, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih. (ADV/RZL)
