SINTESANEWS.ID — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya penyesuaian kuota haji secara lebih adil dan proporsional, terutama bagi daerah dengan jumlah pendaftar tinggi seperti Kota Samarinda dan Balikpapan.

Agusriansyah menjelaskan bahwa penetapan kuota haji memang berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun menurutnya, jumlah pendaftar di tiap daerah harus menjadi acuan utama dalam menentukan besaran kuota.

“Secara teknis itu domain kementerian, tetapi prinsipnya pendaftar yang banyak seharusnya mendapatkan kuota lebih besar. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama,” ujarnya.

Ia mencontohkan, daerah dengan jumlah pendaftar mencapai 200 orang selayaknya memperoleh alokasi kuota lebih besar dibandingkan wilayah yang hanya memiliki sekitar 50 pendaftar.

Karena itu, ia menegaskan bahwa data riil di lapangan harus benar-benar diperhitungkan dalam pembagian kuota haji setiap tahun.

Agusriansyah juga menyoroti kasus di Jawa Tengah, seperti yang terjadi di Kabupaten Tegal, di mana kuota haji yang sebelumnya sekitar 400 orang justru turun drastis menjadi sekitar 100. Sementara itu, Balikpapan mengalami peningkatan alokasi kuota karena jumlah pendaftar mencapai 1.000 orang.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sepanjang pengaturannya dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik diskriminatif.

“Kebijakan harus proporsional dan transparan. Jangan sampai ada calon jamaah yang sudah di ambang keberangkatan justru terhalang karena praktik-praktik yang tidak sehat,” tegasnya.

Agusriansyah berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan mekanisme pembagian kuota berlangsung jujur, adil, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah agar masyarakat tidak dirugikan dan proses keberangkatan berjalan lancar.
(IA/ADV/DPRDKaltim)