SINTESANEWS.ID – Geliat investasi yang terus meningkat di Kalimantan Timur (Kaltim) membawa harapan besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pembangunan harus tetap berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi prinsip transparansi.

“Pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan pengawasan yang kuat. Kita tidak menolak investasi, tetapi jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tertutup,” ujar Ananda kepada wartawan, Kamis (22/5/2025).

Politisi perempuan dari PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Kaltim yang kaya akan sumber daya alam memiliki posisi strategis dan daya tarik investasi tinggi.

Namun, kekayaan tersebut harus disikapi dengan kebijakan yang bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

“Jangan jadikan rakyat sebagai penonton di daerahnya sendiri. Informasi seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan rencana kerja perusahaan harus terbuka, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung,” tegas Ananda.

Menurutnya, transparansi dalam proses perizinan dan pelaksanaan proyek investasi bukan hanya soal kewajiban hukum, tapi juga keharusan moral untuk melindungi hak warga terdampak.

Ananda menilai keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan bisa meminimalisir potensi konflik sosial.

“Pemerintah daerah harus memastikan setiap tahap investasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial,” tambahnya.

Ananda juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah agar pengawasan terhadap investasi berjalan efektif dan menyeluruh.

Hal ini termasuk pemantauan dampak lingkungan serta penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran.

“DPRD akan terus mendorong kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Investasi boleh berkembang, tapi tidak boleh mengorbankan hak dan masa depan warga Kaltim,” pungkasnya.(Adv)