SINTESANEWS.ID — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mengingatkan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyusun perencanaan anggaran yang matang dalam pelaksanaan program pendidikan gratis atau yang dikenal dengan nama “GratisPol”. Ia menilai program unggulan tersebut sangat rentan gagal jika penganggarannya tidak dilakukan secara cermat.
“Jika hitung-hitungan anggaran yang diperlukan tidak disiapkan secara cermat, lonjakan jumlah peserta setiap tahunnya bisa membuat program kewalahan dan berisiko terhenti,” ujar Yenni saat ditemui usai rapat koordinasi di Samarinda, Kamis (29/5/2025).
Menurut Yenni, program GratisPol sangat potensial membawa dampak sosial positif, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Namun, tanpa prediksi anggaran yang realistis dan terstruktur, program ini justru bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Ia mencontohkan potensi peningkatan jumlah penerima bantuan pendidikan yang bisa naik drastis dari tahun ke tahun.
“Misalnya sekarang jumlah penerima bantuan 100 orang, nanti bisa saja naik jadi 300. DPRD tidak tahu pasti, tapi potensi itu sangat besar. Itu yang harus diantisipasi dari sisi anggaran,” jelasnya.
Yenni menegaskan bahwa DPRD Kaltim saat ini masih menunggu rincian perhitungan anggaran dari Pemprov sebagai dasar evaluasi dan pengawasan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peluncuran program, tetapi juga pada keberlanjutan dan keberhasilannya dalam jangka panjang.
“Program ini sangat ditunggu masyarakat dan saya juga menanti. Karena ini sebenarnya ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah. Sayang kalau tidak berjalan dengan baik hanya karena perhitungan anggaran yang tidak akurat,” imbuhnya.
Legislator dari Partai NasDem ini menekankan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam distribusi manfaat GratisPol.
Ia berharap tidak terjadi tumpang tindih penerima atau data yang tidak terverifikasi, yang berpotensi menyebabkan penyimpangan.
“Penting untuk memastikan data penerima valid, dan verifikasi harus ketat. Jangan sampai yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terabaikan,” katanya.
Yenni juga mengusulkan agar DPRD dilibatkan lebih awal dalam proses penyusunan teknis anggaran program ini.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kebijakan populis semacam ini.
“Saya harap ke depan tidak ada lagi miskomunikasi. Kami di DPRD siap mendukung, tapi butuh kejelasan hitungannya. Jangan sampai program besar ini terhambat karena perencanaan yang terburu-buru,” pungkasnya.(Adv)
