SINTESANEWS.ID — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyoroti meningkatnya keresahan masyarakat di sejumlah daerah pemilihannya, terutama terkait aktivitas hauling (pengangkutan batu bara) dan persoalan lingkungan yang menyertainya.
Ia menyebut wilayah Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Paser sedang menghadapi tekanan akibat aktivitas industri ekstraktif yang belum tertata secara optimal.
“Saat ini masyarakat di Paser, khususnya, sedang banyak mengeluhkan isu hauling yang cukup marak. Belum lagi kasus di Muara Karate yang sampai sekarang belum ada kejelasan penanganannya,” kata Yenni saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Menurut Yenni, sejumlah warga melaporkan keresahan atas dampak aktivitas hauling, mulai dari kerusakan jalan, polusi debu, hingga potensi konflik lahan yang memicu ketegangan sosial.
Ia mengaku menerima banyak aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah tersebut.
“Saya turun langsung dan mendengar keluhan mereka. Masalah ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal hak hidup yang layak dan keamanan warga di sekitar jalur hauling,” tegas legislator itu.
Terkait kasus di Muara Karate, Yenni menjelaskan bahwa dugaan keterkaitannya dengan aktivitas hauling kini sedang ditangani pihak berwenang.
Ia berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak.
“Kita serahkan penanganan hukum kepada aparat berwenang, tapi DPRD akan tetap mengawal. Jangan sampai masyarakat dibiarkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Yenni mendorong pemerintah daerah, termasuk dinas teknis dan aparat keamanan, untuk aktif turun ke lapangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional perusahaan yang melintas di jalur hauling tersebut.
Ia menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
“Kalau aktivitas hauling itu legal, maka harus ada kompensasi dan perlindungan bagi warga. Kalau ilegal, harus ditindak tegas. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yenni menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal dan lingkungan.
Ia menilai, pemerintah provinsi perlu mengevaluasi tata kelola tambang dan transportasi batu bara agar tidak merugikan kepentingan publik.
“Jangan sampai kita bicara pembangunan tapi masyarakat di sekitar tambang justru menderita. Kita harus jaga keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” tutupnya.(Adv)
