SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kaltim Ismail meminta pelaku usaha pertambangan hadir pada saat rapat paripurna yang akan datang untuk mendengarkan Laporan Kerja Pansus Investigasi Pertambangan.
“Percuma kita sampaikan laporan hasil itu kalau kita tidak mengundang pelaku pertambangan untuk hadir di sini,” ucapnya usai Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim Masa Sidang III, Senin (6/2/2023).
Selain itu, Ismail juga meminta Pansus untuk menyampaikan temuan yang termuat dalam hasil laporan investigasi pertambangan kepada publik. Sebab, ia menilai masyarakat sangat terdampak atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kaltim. “Setiap temuan harus disampaikan,” tegasnya.
Dia menyebutkan pengelolaan dana CSR atau reklamasi pasca tambang pun harus disampaikan ke publik agar seluruh masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang sudah atau belum melakukan reklamasi.
“Tunjukkan perusahaan mana yang sudah reklamasi, mana yang belum, kalau sudah berapa persen? Publik harus tahu itu,” ucapnya.
Politikus Nasdem itu mengungkapkan, bila penanganan kerusakan lingkungan dan persoalan tata kelola pertambangan ingin berjalan sebagaimana mestinya maka perlu ada pembenahan, maka salah satunya Pansus harus menghadirkan pelaku pertambangan di rapat paripurna mendatang untuk mendengarkan laporan Pansus.
“Jadi, saya tunggu itu momen pemanggilan pelaku pertambangan di rapat paripurna, karena kita mau berbenah,” ungkapnya.
Hal ini sebagai bentuk keseriusan bahwa pemerintah melakukan perbaikan pertambangan di Kaltim, terkhusus pengelolaan dana CSR dan reklamasi pasca tambang. “Saya kira teman media silakan dipublikasikan bahwa DPRD sangat berharap keseriusan semua pelaku tambang di Kaltim,” imbuhnya.
Dia berharap kinerja Pansus bisa transparan sehingga dapat memberikan hasil yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Ia juga meminta pelaku pertambangan tidak hanya menjalankan usaha pertambangan di tanah Kaltim, namun turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui dana CSR.
“Saya minta untuk terbuka menyampaikan hasil investigasi. Perusahaan mana yang sekian persen reklamasi pasca tambangnya, perusahaan mana yang CSR-nya berjalan dengan baik, yang mana tidak baik. Dan publik harus tahu itu,” tutupnya. (adv)
