Home » Daerah » Kutai Kartanegara » Pemkab Kukar Tanggapi Tuntutan Mahasiswa, akan Bahas Tarif PDAM dan Seragam Sekolah dalam Rapat Internal

Pemkab Kukar Tanggapi Tuntutan Mahasiswa, akan Bahas Tarif PDAM dan Seragam Sekolah dalam Rapat Internal

Rabu,12 Juni 2024 06:56WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Pemkab Kukar yang diwakili oleh Asisten III Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat, menggelar audiensi dengan PT Tirta Mahakam, Aliansi Mahasiswa-HMI Kukar, dan Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) di Kantor Bupati, Selasa (11/6/2024).

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa aspirasi terkait tuntutan masyarakat terutama penyesuaian tarif PDAM dan penggratisan seragam sekolah bagi siswa baru di Kukar.

Belum lama ini, Aliansi Mahasiswa dan HMI Kukar mengadakan aksi demonstrasi menuntut sejumlah hal termasuk penyesuaian tarif PDAM dan penggratisan seragam sekolah.

Mereka beralasan bahwa kenaikan tarif PDAM bertentangan dengan tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2024.

Taufik mengakui bahwa dirinya tidak mengikuti demonstrasi mahasiswa yang digelar sebulan lalu di kantor bupati.

Taufik menegaskan bahwa pihaknya akan membahas tuntutan mahasiswa dalam rapat internal bersama pihak terkait, yang dijadwalkan pada hari Kamis.

Selain itu, ia meminta PT Tirta Mahakam, yang mengelola PDAM, untuk menyampaikan hasil kajian terkait kenaikan tarif secara tertulis.

“Kami minta PDAM menyampaikan analisa kajiannya mengapa tarif dinaikkan, sehingga nanti jawaban formal bisa disampaikan kepada pihak HMI,” ujar Taufik.

Taufik mengapresiasi keberanian mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah.

Ia menekankan pentingnya kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk pembangunan di Kukar.

“Jika ada yang kurang baik, silahkan disampaikan karena memang harus dilakukan perbaikan,” kata Taufik.

Di sisi lain, ia juga menyatakan bahwa pengambilan keputusan atas kritik dan saran harus memperhatikan beberapa hal, termasuk kemampuan APBD dan kesesuaian antara program kerja dari pusat hingga ke kabupaten.

“Jika memungkinkan, insyaallah kami usahakan. Pemerintah terbuka terhadap audiensi, diskusi, dan sebagainya. Bahkan Pak Bupati meminta seluruh OPD terkait untuk merespons keluhan masyarakat serta mencari solusinya,” tutup Taufik. (Ir/ar)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

cb69ca3e-61d6-4002-8894-a924a9d8e08a

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK