SINTESANEWS.ID – Masalah klasik tumpang tindih bantuan sosial kembali menjadi sorotan, kali ini dalam rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kukar 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, Senin (4/8/2025).

Sorotan datang dari Anggota Komisi I DPRD Kukar, Safruddin, yang menilai ada persoalan pada sistem pendataan yang menyebabkan beberapa warga menerima bantuan ganda dari dua sumber berbeda.

Menurutnya, penyebab tumpang tindih ini sering kali berasal dari tidak sinkronnya data antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.

“Anggaran pemkab terkadang ditumpangi dengan anggaran dari pusat. Program kemiskinan yang bersifat perorangan inilah yang sering menyebabkan bantuan dobel,” kata Safruddin.

Ia menjelaskan, data yang digunakan oleh dinas teknis biasanya berasal dari Dinas Sosial, yang mencatat warga penerima manfaat secara individu.

Namun, ternyata sebagian besar dari mereka juga telah masuk dalam kelompok penerima bantuan dari kabupaten.

“Makanya mereka terkadang dobel dapatnya. Satu dari anggaran pusat, satu dari anggaran pemkab. Ini perlu dibenahi,” tegasnya.

Ia mengaku, di daerahnya juga sempat ditemukan kasus serupa, namun telah ditindak tegas.

Lebih lanjut, ia menambahkan, ada juga persoalan terkait etika penerimaan bantuan. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu mengingatkan agar bantuan tidak diperjualbelikan.

“Kalau di tempat saya ada yang menjual, langsung saya cut. Tidak mendapatkan bantuan beberapa tahun,” ujarnya tegas.

Kasus seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi, baik dari sisi pendataan maupun edukasi penerima bantuan.

Menurut Safruddin, bantuan sosial semestinya menjadi alat pengentasan kemiskinan, bukan sekadar angka distribusi.

Sorotan ini disampaikan langsung di hadapan Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, jajaran pimpinan DPRD, Sekda Kukar Sunggono, dan Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna yang turut hadir dalam rapat tersebut.

Langkah ke depan, menurut Safruddin, harus lebih sistematis.

“Kalau sistem pendataannya diperbaiki, masalah tumpang tindih ini bisa dikurangi. Data yang digunakan juga harus diperbarui secara berkala,” imbuhnya.(Adv/fi)