SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sarpin, menyoroti kesenjangan program pembangunan antara sektor perikanan dan pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat pembahasan rancangan awal RPJMD yang digelar di Ruang Banmus DPRD Kukar pada Senin (4/8/2025).

Menurut Sarpin, alokasi anggaran yang sangat besar untuk sektor perikanan perlu diimbangi dengan keberpihakan yang sama terhadap sektor pertanian, khususnya petani darat.

Ia menyoroti bahwa Dinas Perikanan akan menerima anggaran hingga Rp100 miliar pada tahun 2026, sementara para petani di daerah pemilihan (Dapil) VI nyaris tak tersentuh program yang konkret.

“Masyarakat kami di darat bertanya-tanya, kenapa tidak ada bantuan untuk mereka? Nelayan bisa dapat perahu atau mesin senilai belasan juta per keluarga, tapi petani sawit untuk membuka lahan satu hektare butuh Rp7,5 juta ditambah bibit Rp5 juta, dan itu tidak tersentuh bantuan,” ujar Sarpin.

Ia menyatakan bahwa kebun rakyat seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

“Ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Saya sudah berulang kali mengajukan ini ke Dinas Perkebunan, tapi tak pernah masuk program,” imbuhnya.

Sarpin juga mempertanyakan mengapa sektor perikanan memiliki dasar hukum dan program yang kuat, sementara kebun rakyat seolah terabaikan.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mulai memberikan perhatian serius terhadap petani sawit, minimal melalui pemberian bantuan bibit dan program pembukaan lahan.

“Petani-petani kita menjerit. Mereka tidak mampu membeli bibit, apalagi membuka lahan. Ini tidak adil jika perhatian hanya diberikan ke satu sektor. Tolong perjuangkan juga untuk rakyat di darat,” katanya dengan tegas.

Lebih lanjut, ia mendorong DPRD dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik nelayan maupun petani darat. (Adv/fi)