Home » DPRD Kukar » Ketua DPRD Kukar Dorong Penanganan Kemiskinan Secara Adil

Ketua DPRD Kukar Dorong Penanganan Kemiskinan Secara Adil

Selasa,5 Agustus 2025 05:49WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang diharapkan terjawab dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2025–2029.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menekankan pentingnya kehadiran program-program pemerintah yang benar-benar menyentuh langsung kehidupan masyarakat kurang mampu.

Dalam wawancara pada Senin (4/8/2025), Ahmad Yani menyampaikan harapannya agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dijalankan secara konkret dan tepat sasaran.

“Harapannya, program penanganan kemiskinan ini bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Kalau angka kemiskinan di Kukar masih 7–8 persen, maka dengan adanya RPJMD, kita berharap lima tahun ke depan tidak ada lagi warga miskin di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan mekanisme pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat.

Bantuan sosial maupun program pemberdayaan harus disalurkan tanpa melalui terlalu banyak perantara, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kita harus support masyarakatnya secara langsung, tidak pakai perantara-perantara. Bantuan-bantuan juga harus sampai ke orangnya langsung,” tegasnya.

Ahmad Yani menilai, selama ini masih banyak program kolektif yang belum secara spesifik diarahkan untuk menjangkau masyarakat miskin secara individu.

Ia mendorong agar dalam RPJMD ke depan, keberpihakan kepada warga kurang mampu benar-benar terlihat dalam bentuk program-program nyata.

“Ini harus ada program keberpihakan kepada masyarakat miskin, yang memang terurai dalam bentuk bantuan langsung, program pemberdayaan yang menyentuh langsung, dan program-program lain yang sejenis,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa misi pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi harus menjadi komitmen bersama, baik eksekutif, legislatif, maupun seluruh elemen pembangunan di Kukar.

“Ini menjadi tugas kita semua, supaya tidak ada lagi masyarakat miskin di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(Adv/fi)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK