SINTESANEWS.ID – Suasana hangat dan penuh semangat terlihat di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Jumat 16 Mei 2025.
Hari itu, Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) datang berkunjung dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas mereka di bidang kesejahteraan rakyat.
Dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, yang akrab disapa Ical rombongan disambut oleh Sekretaris DP3AKB Balikpapan, Eni, beserta Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Esti Santi Pratiwi.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar daerah, tetapi juga menjadi forum pembelajaran bersama untuk meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Kami datang untuk belajar dan berbagi. Kami melihat bahwa DP3AKB Balikpapan telah mengembangkan berbagai layanan yang bisa menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan di Kukar,” tutur Ical.
Ical menyoroti sejumlah layanan yang menurutnya patut diapresiasi, seperti posko bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan, Pusat Layanan Terpadu (PLT), serta Rumah Aman (shelter) yang disiapkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang (trafficking).
“Kehadiran shelter ini sangat penting sebagai tempat pemulihan psikologis dan fisik korban. Ini salah satu terobosan yang menginspirasi,” tambahnya.
Rombongan Komisi IV yang terdiri dari anggota-anggota seperti Budiman, Muhammad Idham, Ahmad Yani, Mitfaul Janah, Fadlon Nisa, Sri Muryani, Sopan Sopian, Syarifuddin, dan Hamdiah, turut aktif dalam diskusi.
Mereka mengajukan berbagai pertanyaan tentang teknis operasional layanan, pendanaan, hingga upaya pencegahan kasus kekerasan berbasis gender.
DP3AKB Balikpapan pun menjelaskan pendekatan integratif yang mereka lakukan, termasuk kolaborasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, serta relawan dari masyarakat sipil. Penanganan kasus prostitusi dan kejahatan online berbasis seksual juga menjadi topik yang dibahas mendalam.
“Kami belajar banyak dari sini. Ini bukan sekadar kunjungan formal, tapi proses memperkaya perspektif agar kebijakan kami di daerah bisa lebih manusiawi dan berpihak pada korban,” tutup Ical.
Komisi IV DPRD Kukar pun berkomitmen untuk memperkuat peran daerah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kutai Kartanegara.
Mereka berharap, sinergi antar daerah seperti ini bisa menjadi kekuatan bersama untuk membangun sistem sosial yang lebih peduli dan tangguh. (Adv/fi)
